Ormas Desak Kemendagri Untuk Meninjau Pengusulan PJ Walikota Palembang

Palembang576 Dilihat

Sumsel.news – Palembang – Gabungan Aktivis Sumsel yang terdiri dari JPBI (Jaringan Pembela Bangsa Indonesia), AKSI ( Aktivis Anti Korupsi Indonesia), dan GPS Indonesia (Gerakan Peduli Sumsel Indonesia) mengeluarkan pernyataan saat melakukan konfrensi pers kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) untuk melakukan peninjauan ulang terhadap pengusulan Pejabat Walikota (PJ Walikota) yang baru.

Alasannya, sejumlah kelompok masyarakat masih meragukan kompetensi calon yang diusulkan untuk memimpin kota ini.

Sebagai langkah kritis dalam memastikan kepemimpinan yang efektif dan terhindar dari kolusi dan nepotisme yang berpengaruh di kota palembang ini, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis Sumsel telah mempertanyakan kecocokan calon yang diusulkan dengan tuntutan kompleksitas tugas sebagai Walikota.

Beberapa pihak menyatakan keprihatinan terhadap rekam jejak dan pengalaman calon, bahwa posisi penjabat (Pj) kepala daerah harus diisi oleh PNS atau ASN yang tidak terindikasi kepentingan politik praktis agar kedepannya Jangan memihak atau memberikan dukungan yang menguntungkan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Netralitas harus tetap terjaga betul serta menggarisbawahi pentingnya memilih sosok yang mampu memberikan kontribusi positif dan inovatif bagi perkembangan Kota Palembang.

Menurut salah satu aktivis Sumsel, saat melakukan konfrensi pers Yogi BOB (33) selaku Ketua JPBI mengungkapkan “Kita semua ingin melihat Palembang maju dan berkembang. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk memiliki pemimpin yang berpengalaman dan memiliki inovasi kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai PJ Walikota dan tidak hanya semata-mata ingin mementingkan kepentingan pribadi agar mampu memberikan visi yang jelas dan langkah-langkah konkrit untuk menjawab tantangan kota,” kata Yogi.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah diberi catatan atas kekhawatiran yang diungkapkan oleh masyarakat Palembang. Meskipun belum ada komentar resmi dari Kemendagri RI mengenai permintaan ini, masyarakat berharap bahwa masukan mereka akan diperhatikan dalam pemilihan calon PJ Walikota Palembang.

Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan kepemimpinan yang berdampak pada perkembangan kota. Dengan demikian, diharapkan bahwa proses peninjauan ulang ini dapat memberikan kesempatan bagi pemilihan calon PJ Walikota yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Palembang.

Yogi Bob juga menambahkan Apabila Menurut kami nantinya ada pejabat yang terpilih menjadi PJ Walikota Palembang yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat kota Palembang, kami akan melakukan aksi unjukrasa besar-besaran untuk menolak PJ walikota Palembang tersebut.

Komentar