by

Menggugat Kurikulum Merdeka

-Opini-165 Views

Oleh : Almuhajirin
Anggota Dewan Pengarah Pemuda Tani HKTI Sumatera Selatan

PEMERINTAH berencana menerapkan secara nasional Kurikulum Merdeka pada tahun 2024 mendatang. Hari ini, pemerintah melalui Kemendikbud dalam tahap mensosialisasikan Kurikulum Merdeka di beberapa daerah tertentu dan di sekolah-sekolah kepunyaan Kemendikbudristek.

Sampai tulisan ini dibuat, di tengah masyarakat khususnya pendidikan tidak begitu hingar bingar menerima atau riuh penolakan terkait Kurikulum Merdeka ini seperti kemunculan Kurikulum 2013 hampir satu dekade yang lalu. Semuanya terlihat biasa saja, flat seakan tidak merespons tentang kebijakan mas Nadiem ini.


Peluncuran Kurikulum Merdeka, setidaknya mempunyai dua perspektif, pertama sebagai upaya akselerasi untuk mengejar ketertinggalan siswa dari segi kognisi, afeksi dan psikomotor. Wabah Covid-19 ditengarai menjadi salah satu faktor penting mengapa Kurikulum Merdeka harus dibuat. Selama pandemi Covid-19, masyarakat dunia termasuk Indonesia mengalami dampak yang sangat besar dari berbagai aspek, termasuk pendidikan. Pembelajaran via daring, atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi khas selama pandemi berlangsung.

Akibatnya siswa mau tidak mau harus belajar melalui internet, sejak saat itu juga aplikasi zoom meeting misalnya yang memfasilitasi PJJ begitu laku dipasaran. Kita dapat menyaksikan atau bahkan kita mengalami sendiri bagaimana setiap hari kita begitu kecanduan dengan handphone, kemudian PJJ menjadikan handphone semakin menguasai aktivitas kita selama 24 jam.

Handphone yang tujuan awalnya untuk media belajar tetapi kemudian malah tidak efektif karena siswa justru banyak bermain game online, terjebak pada arus social media dan belum lagi dengan pengaruh negatif lainnya seperti pornografi, cyberbullying, keterlambatan kognitif, menurunnya kemampuan anak untuk mandiri, sifat agresif, dan tentunya kurang tidur. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menemukan bahwa 98 persen dari anak-anak dan remaja tahu tentang internet dan 79,5 persen diantaranya adalah pengguna internet.

Perusahaan riset Data Reportal mengungkapkan jumlah perangkat seluler yang terkoneksi di Indonesia mencapai 370,1 juta pada Januari 2022. Angka 370,1 juta ini jauh lebih banyak dari total jumlah penduduk di Indonesia yang berkisar 277,7 juta jiwa hingga Januari 2022.


Handphone saat ini sudah menjadi kebutuhan dan trends masyarakat abad 21, maka tidak heran jika setiap hari kita disuguhi oleh handphone jenis baru dan merk baru yang begitu memanjakan mata dan tangan kita dengan segala keunggulan dan kecanggihannya. Maka konsekuensi logisnya secara pengetahuan, guru mulai tersingkirkan jika berbicara hanya dalam sekup episteme saja, mbah Google sudah sangat cerdas.


Kedua, dengan semakin bergantungnya manusia terhadap teknologi, maka dunia pendidikan berubah secara pola. Proses pembelajaran tidak lagi tentang kognisi saja, akan tetapi guru dan murid dituntut untuk menguasai kecakapan abad 21 seperti mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, kolaborasi, serta komunikasi. Kecakapan abad 21 ini mutlak diperlukan apalagi dalam konteks pasca Pandemi, pendidikan kita mengalami learning loss, bahkan jika kita sadari secara jujur bahwa pendidikan kita telah mengalami learning crisis jauh sebelum Pandemi merebak ke Indonesia, khususnya.


Teknologi pada hakekatnya adalah penerapan ilmu pengetahuan (technology is application of science). Indikator kemajuan peradaban manusia dapat diukur dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola prilaku manusia. Produk teknologi tidak selalu bersifat fisik, seperti komputer, televisi, radio, tape recorder, vidio, film dan sebagainya, tetapi ada juga non-fisik, seperti prosedur pembelajaran, sistem evaluasi, teknik mengajar dan sebagainya. Produk teknologi tersebut banyak digunakan dalam pendidikan sehingga memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses dan hasil pendidikan.


Implikasi kehadiran Kurikulum Merdeka ini di klaim sebagai jawaban dari peliknya potret pendidikan kita pasca Pandemi, dengan tujuan adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir, kreatif, berfikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif peserta didik untuk kemudian menjadi bekal mereka dalam mengarungi abad 21 ini dan menantang hari-hari yang akan datang.


Kemunculan Kurikulum Merdeka versi Mas Nadiem ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Kurikulum besutan Pak Anies Baswedan pada tahun 2013 yang lalu. Perbedaannya hanya terletak pada Profil Pelajar Pancasila, yang dalam jabarannya mengandung enam karakter, yakni Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia, Berkebinekaan Global, Bergotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis dan Kreatif. Jika kita bicara pada konten sebetulnya tidak ada perbedaan yang apriori. Kurikulum Merdeka menggunakan istilah Capaian Pembelajaran yang dalam Kurikulum 2013 dikenal dengan istilah Kompetensi Inti. Kemudian agar terlihat ada perbedaan, Kurikulum Merdeka menggunakan model Project Base Learning (model pembelajaran berbasis proyek), yang dapat kita pahami bahwa pembelajaran tidak hanya sebatas teori akan tetapi harus ada praktik, mengejawantahkan teori-teori ke dalam bentuk proyek pembelajaran. Apakah dalam Kurikulum 2013, pembelajaran berbasis proyek tidak ada? Ada donk, tetapi memang Kurikulum 2013 terlalu luas apalagi berbicara tentang konsepnya, pendidikan karakter yang terdiri dari 18 karakter yaitu religius, semangat kebangsaan, jujur, cinta tanah air, toleransi, menghargai prestasi, disiplin, bersahabat/komunikatif, kerja keras, cinta damai, kreatif, gemar membaca, mandiri, peduli lingkungan, demokratis, peduli sosial, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab.


Adanya Profil Pelajar Pancasila juga tidak aneh lagi bagi kita, karena setiap kurikulum yang hadir dalam pendidikan kita sebetulnya adalah wujud dari upaya mencetak pribadi-pribadi yang Pancasilais. Walaupun tidak secara tulisan di muat dalam platform kurikulum seperti Kurikulum Merdeka ini, tetapi secara nyata terasa dalam pelaksanaan pembelajarannya.

Penambahan Profil Pelajar Pancasila justru mempersempit makna dan interpretasi guru dan murid terhadap Pancasila itu sendiri.


Kurikulum Merdeka ini kemudian dalam gerakan sosialisasinya menggunakan tagline merdeka belajar. Konsepnya bahwa selama ini pembelajaran tidak student center dan berfokus pada ranah kognisi saja, Kurikulum Merdeka menekankan pada minatnya. Peserta didik tidak dipaksa untuk senang dengan pelajaran tertentu, misalnya peserta didik tidak begitu senang dengan pelajaran Matematika, maka kita harus menggali kompetensinya di mata pelajaran apa yang ia gemari kemudian kita kembangkan secara optimal.

Bagaimana jika peserta didik tidak minat dengan konten materi Agama? Apa solusinya?
Justru dengan gerakan merdeka belajar ini malah kita mendegradasi kualitas pendidikan kita. Harapan Kurikulum Merdeka adalah mengejar learning loss pasca Pandemi, malah semakin menjauhkan murid dari dasar-dasar ilmu pengetahuan yang memang semuanya harus ia pelajari, suka tidak suka, mau tidak mau, minat tidak minat. Karena kedepan kita tidak bisa survive hanya dengan bermodalkan minat kita terhadap satu bidang keilmuan saja, akan tetapi semua dasar ilmu pengetahuan harus kita pelajari dan kita tuntaskan.

Ilmu pengetahuan tidak boleh hanya parsial melainkan harus komprehensif dan utuh. Dengan begitu kita, manusia Indonesia mampu mengejar ketertinggalan pembelajaran (learning loss) dan krisis pembelajaran (learning crisis).
Persoalan selanjutnya adalah mengapa Kemendibukristek terkesan mensosialisasikan Kurikulum Merdeka ini hanya di sekolah-sekolah kepunyaan Kemendikbudristek saja, yang kemudian disebut dengan Sekolah Penggerak. Kita semua tahu bahwa setiap satu Sekolah Penggerak mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 100 jt dalam implementasi Kurikulum Merdeka ini. Mengapa tidak di sekolah yang ada di kampung-kampung, pelosok negeri dan sekolah-sekolah yang selama ini dianaktirikan. Apakah mereka tidak cocok untuk menjadi contoh penerapan Kurikulum Merdeka ini.

Kesannya, Kemendikbud coba-coba dan tidak berani secara terang benderang kepada masyarakat. Itulah mengapa kita bertanya-tanya akan hal ini.
Memang betul bahwa perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Karena perubahan kurikulum adalah bentuk respons terhadap perubahan dunia yang begitu cepat dan bergerak liar. Akan tetapi perubahan kurikulum juga harus mengacu kepada landasan-landasannya, seperti landasan sosiologis dan sosial budaya salah satunya, kurikulum sebagai program atau rancangan pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat, bukan hanya dari segi isi programnya tetapi juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, ketika guru menerapkan teori, prinsip, dan hukum yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada dalam kurikulum, harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Sehingga hasil belajar peserta didik akan lebih bermakna dalam hidupnya. Atau landasan lainnya seperti landasan organisatoris, siapakah peserta didiknya? Apa latar belakang pendidikan dan pengalamannya? Sampai manakah tingkat perkembangannya? Bagaimana profil kepribadian dan motivasinya?


Dengan demikian, sebenarnya tidak ada perbedaan yang begitu mendasar antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Secara implisit, Pemerintah meluncurkan Kurikulum Merdeka sebetulnya salah satu opsi dari tiga pilihan kurikulum saat ini, yakni Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek), dan Kurikulum Merdeka. Satu dekade yang lalu, peluncuran Kurikulum 2013 menelan dana rakyat sebesar 1,5 triliun dengan rincian anggaran pencetakan buku sebesar Rp 1.03 triliun dan biaya pelatihan guru sebesar Rp 422 miliar. Sedangkan Kurikulum Merdeka ditaksir menghabiskan uang rakyat sebesar Rp 2.86 triliun dengan rincian anggaran uji coba Kurikulum Merdeka di tahun 2021 oleh 2.500 Sekolah Penggerak dan 18.800 guru penggerak. Jangan sampai kita terjebak pada Pameo lama “Ganti Menteri Ganti Kurikulum”.

Kurikulum jangan hanya sebatas proyek Menteri Pendidikan, seakan-akan menutupi kesan bahwa yang penting Mendikbudristek bekerja. Perubahan Kurikulum harus dikaji secara serius, komprehensif, utuh, harus melibatkan pakar kurikulum dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia dan tidak menafikan kultur bangsa Indonesia serta kemampuan murid di berbagai daerah yang pastinya berbeda secara episteme-nya, sarana prasarananya dan keragaman budayanya.

Merdeka !

Comment