Subscribe Sumsel News TV
SUMSEL.NEWS – OKU Timur – Ratusan massa mengatasnamakan diri Masyarakat Desa Pandan Agung menggelar aksi di Depan Kantor Bupati OKU Timur guna menyuarakan aspirasi, massa yang melakukan aksi demo menuntut keadilan dan menilai Bupati OKU Timur telah membela yang salah terkait rencana pelantikan 12 Kades terpilih yang mengalami sengketa. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aksi Dodi Hari Utama, kepada media. (6/7/2021).
Koordinator Aksi Dodi Hari Utama mennyebutkan, aksi ini dilakukan atas dasar menuntut keadilan dan menolak pelantikan 12 kades terpilih yang rencananya akan diselenggarakan besok rabu (7/7/2021). Massa tergabung dalam Masyarakat Desa Pandan Agung yang datang menolak rencana pelantikan.
“Sudah tau desa itu bermasalah mengapa harus tetap dilantik, itu yang menjadi semangat acuan masyarakat untuk datang kesini,” Sebut Dodi, ketika diwawancara menyelendangkan kain warna coklat menutup kepala dan lehernya, kecuali bagian wajahnya yang terbuka. Selasa (6/7/2021).
Untuk hari ini, memang baru warga Desa Pandan Agung yang bergerak, namun ketika pelantikan tetap dilakukan memastikan 12 desa yang sengketa akan bergabung untuk melakukan aksi yang sama.
“Sudah kusampaikan tadi kepada bapak bupati, jangan salahkan kami ketika pas (saat) pelantikan nanti kami anarkis,” ucapnya.
Pada saat pelaksanaan aksi damai hari ini terdapat perwakilan sudah bersedia untuk menemui dan berbincan dengan Bupati OKU Timur H Lanosi, namun dari pengakuan Koordinator Aksi nahwa hasilnya belum memuaskan.
“Pak bupati menyampaikan bahwa keputusan-keputusan itu sudah dikaji, itu alasan mereka yang menurut aku itu bukan alasan, karena ngapo, keputusan itu kuraso tanpa pengkajian secara dalam, sedangkan khususnya Desa Pandan Agung menghilangkan hak pilih ,” jelasnya, ketika ditanya mengenai pembahasan apa saja saat bertemu dengan Bupati.
Disinggung mengenai tuntutan aksi hari ini, Dodi menilai pemilihan kades di Desa Pandan Agung perlu dilakukan pemilihan ulang karena saat pemilihan terdapat warga yang tak bisa menyampaikan suaranya di bilik suara, sehingga tidak adanya keadilan disitu. Bahwa massa buka mencari kemenangan namun hanya menyuarakan keadilan. Sehingga pihaknya mengharapkan agar dilaksanakan pemilihan ulang khususnya Desa Pandan Agung, namun jika tidak bisa pemilihan ulang maka paling tidak dilakukan pemilihan ulang untuk 31 orang yang tidak bisa memilih.
“Alasan mereka (panitia) menahan undangan, jadi panitia menahan undangan,” Jelas Dodi, alasan mereka minta pilkades ulang.
Perwakilan mengaharpkan Bupati mengkaji kembali keputusanya untuk melantik kades terpilih di desa yang mengalami sengketa.
“Keputusan hari ini semestinya pak bupati akan mengkaji kembali, kami meminta bapak bupati akan mengkaji terkait keptusan yang sudah dilakukan, Karena pak bupati sudah berapa kali tak bisa menjawab, dan ini ada apa dengan pak bupati,” ucapnya mengakhiri wawancara.
Sementara itu, Drs Dwi Supriyanto MM Asisten I Pemda OKU Timur sekaligus ketua tim penyelesaian sengketa Pilkades tingkat kabupaten saat dikonfirmasi masih belum bisa memberikan kepastian mengenai pelantikan Pilkades. “Masih menunggu informasi,” ucapnya.
Berdasarkan Info Kasat PolPP dan Damkar OKU Timur Vikron, Terkait aksi massa hari ini, pihaknya menurunkan sebanyak lebih dari 200 petugas pengamanan gabungan terdiri dari 125 Anggota Polisi Pamong Praja, 75 polisi, dan 25 anggota. Pol PP menurunkan sebuah Truk Dalmas dan dua Mobil Komunikasi. Kepolisian menurunkan dua buah Truk Dalmas, satu Mobil Water Cannon 1 Buah, dan dua buah Mobil Komunikasi. apen
Komentar