JPBI Minta Gubernur Sumsel Evaluasi Kinerja Kadin Perkim dan Sekda Ogan Ilir

Berita, Palembang813 Dilihat

Sumsel.news – Palembang – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Jaringan Pembela Bangsa Indonesia (JPBI) melakukan aksi unjuk rasa dikantor Gubernur Sumsel, 24 Agustus 2023.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, JPBI memiliki beberapa tuntutan untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatra Selatan.

Yogi (33) Ketua JPBI menerangkan pihaknya memiliki beberap Tuntutan untuk disampaikan kepada Gubernur Sumsel. Meminta Gubernur Sumsel untuk mengevaluasi kinerja kadin PU perkim karna ada dugaan Kadin PU perkim Terlibat Korupsi Dana Pasar cinde yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dan juga ada dugaan kadin PU Perkim mempromosikan diri untuk menjadi walikota palembang dengan memasang benner foto dirinya di beberapa titik di kota palembang yang tertulis Kerja nyata Untuk Palembang.

“Yang mana menurut dugaan kami itu sudah melanggar aturan kode etik ASN dan apabila itu terbukti kami meminta gubernur sumsel untuk mencopot kadin PU Perkim yang berinisal BA,” ungkap Yogi.

Selain itu, dalam orasinya JPBI meminta Gubernur Sumsel untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Sekertaris Daerah Ogan Ilir. Yang mana ada beberapa dugaan yang beredar dimasyarakat, bahwa istri Sekda Ogan Ilir menerima sertifikasi guru padahal tidak menjalankan tugas nya sebagai guru ASN di salah satu sekolah di daerah ogan ilir.

“Disini kami menyampaikan tuntutan kami kepada Gubernur Sumsel untuk kembali mengevaluasi kinerja Sekertaris Daerah Ogan Ilir, karna ada beberapa dugaan yang beredar sekertaris daerah ogan ilir menggunakan jabatanya untuk kepentingan pribadi yang membuat kegaduhan dimasyarakat dan Meminta Gubernur Sumsel untuk Memecat Oknum Sekda Ogan Ilir yang tidak bisa bekerja dan dugaan Korupsi,kolusi dan Nopotism,” sebut Yogi.

Selain itu, Meminta Gubernur Memecat Kepala Dinas Pendidikan Ogan ilir, oknum kelapa sekolah SMP 1, oknum bagian keuangan dan oknum yang terlibat lainya atas keluarnya tunjangan sertifikasi guru. Serta oknum guru SMP 1 yang mendapatkan tunjangan sertifikasi guru tsb yang mana diduga membiarkan peraktek pemalsuan data tunjangan sertifikasi guru tidak masuk kerja sebagai mana mestinya dan mendesak gubernur sumsel harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.(ril)

Komentar